PERPAJAKAN TEORI DAN KASUSU EDISI 8 BUKU 2

Judul	:	PERPAJAKAN TEORI DAN KASUSU EDISI 8 BUKU 2
Pengarang	:	Siti Resmi
Penerbit	:	Salemba Empat
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	324 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	19 x 26  cm
Berat	:	600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     129,900	diskon 15%
Bayar	:	Rp    110,415
Stock	:	1

PERPAJAKAN TEORI DAN KASUSU EDISI 8 BUKU 2

Pengarang: Siti Resmi

Penerbit: Salemba Empat

DAFTAR ISI

BAB 12 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN WAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Dasar Hukum

Pendahuluan

Karakteristik PPN di Indonesia Istilah dan Pengertian.

Subjek Pajak

Objek PPN

Penyerahan Terutang PPN dan Tidak Terutang PPN

Penyerahan Terutang PPN Penyerahan Tidak Terutang PPN Saat Terutang PPN

Tempat Terutang PPN

Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN Tarif PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Harga Jual

Penggantian

Nilai Impor

Nilai Ekspor

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

Menghitung PPN

PPN Kurang/Lebih Disetor

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

PPN Kurang/Lebih Disetor

Restitusi

Tata Cara Restitusi

Bukti dan Dokumen yang Dilampirkan

Faktur Pajak

Faktur Pajak Gabungan

Tata Cara Pengisian Faktur Pajak

Tata Cara Perolehan Nomor Seri Faktur Pajak

Faktur Pajak Rusak/Salah

Faktur Pajak Hilang

Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Nota Retur dan Nota Pembatalan

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Subjek Pajak Objek Pajak Tarif PPnBM

Menghitung PPnBM

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Subjek dan Objek Pajak

Saat dan Tempat Pajak Terutang

Menghitung PPN

Penyetoran dan Pelaporan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111

Kasus 1

Kasus 2

Kasus 3

PPN Industri Rekaman Suara

Subjek PPN Objek PPN Pemungutan Penghitungan Pelaporan Kasus

PPN Pabrikan Tembakau (Rokok)

Subjek Pajak Objek Pajak Penghitungan Pajak

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Kasus PPN Pengusaha Jasa Biro Perjalanan

Penghitungan PPN Penyetoran dan Pelaporan

Kasus Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 DM

PPN Peredaran Usaha Tertentu

Penghitungan PPN

Kasus

PPN Usaha Kendaraan Bermotor Bekas

Penghitungan PPN Kasus

PPN atas Usaha Emas Penghitungan PPN

Kasus

PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan

PPnBM oleh Bendahara Pemerintah dan KPPN

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan

PPnBM oleh Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara

Kasus I

Penjelasan Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

BAB 13 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Hukum

Istilah dan Pengertian Objek Pajak

Dikecualikan dari Objek Pajak

Subjek Pajak

Menghitung PBB

Tahun, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Tahun Pajak

Saat Terutangnya Pajak

Tempat Terutangnya Pajak

Pendaftaran, Penetapan, dan. Penagihan

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Keberatan dan Banding

Keberatan

Banding

Pengenaan PBB dalam Hal-Hal Tertentu

Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta

BAB 14 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Istilah dan Pengertian

Subjek BPHTB

Objek BPHTB

Dikecualikan dari Pengenaan BPHTB

Menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tarif Pajak

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Mai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Mai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

Contoh Menghitung BPHTB

Saat dan Tempat Terutang BPHTB

Saat Terutang BPHTB

Tempat Terutang BPHTB Prosedur Pemungutan BPHTB

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan

Petunjuk Pengisian SSPD BPHTB Prosedur Pembayaran BPHTB

Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Prosedur Pelaporan BPHTB Prosedur Penagihan BPHTB Prosedur Pengurangan BPHTB

LAMPIRAN 1

Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang Dikenai PPN berdasar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 70P/HUM/2013

LAMPIRAN 2

Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Khusus Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.03/2010

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS