| Judul | : | HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. | |
| Penerbit | : | Sinar Grafika | |
| ISBN | : | 978-979-007-064-6 | |
| Cetakan Ke | : | 6 | |
| Tahun Terbit | : | 2012 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | xvi + 328 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 14 x 21 cm | |
| Berat | : | 400 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp. 73.500 | discont 15% |
| Bayar | : | Rp 62.475 | |
| Stock | : | 1 | |
DAFTAR ISI :
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA
DAFTAR SINGKATAN
BAB 1. PENDAHULUAN
Istilah, Pengertian, dan Sistem
Tujuan Hukum Acara Pidana
Tempat Hukum Acara Pidana dalam Hukum
Asas-Asas Penting yang Terdapat dalam Hukum Acara Pidana
Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana
Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana Indonesia
BAB 2. SISTEM PENUNTUTAN PIDANA MODERN DI BERBAGAI NEGARA
Negara-Negara yang Tidak Menganut Secara Resmi Sistem Oportunitas atau Legalitas
Negara-Negara yang Menganut Asas Oportunitas
Sistem Penuntutan di Negara-Negara yang Menganut Asas Legalitas
Sistem Penuntutan di Amerika Serikat
BAB 3. SELAYANG PANDANG SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA
Acara Pidana Sebelum Zaman Kolonial
Perubahan Perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan Asas Konkordansi Diberlakukan Pula di Indonesia
Inlands Reglement Kemudian Herziene Inlands Reglement
Acara Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951
Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BAB 4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya
Penuntut Umum
Penyidik dan Penyelidik
Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum
BAB 5. HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka
Kekuasaan Mengadill
Kekuasaan Kehakiman Setelah Orde Baru
BAB 6. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Penyelidikan
Penyidikan
BAB 7. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
Penangkapan
Penahanan
Pejabat yang Berwenang Menahan dan Lamanya Penahanan
Macam-Macam Bentuk Penahanan
BAB 8. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
Penggeledahan
Penyitaan
BAB 9. PENUNTUTAN
Prapenuntutan
Penuntutan
BAB 10. SURAT DAKWAAN
Pengertian Surat Dakwaan
Hal-Hal yang Diuraikan dalam Dakwaan
Perubahan Surat Dakwaan
Bentuk-Bentuk Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
BAB 11. PRAPERADILAN
Istilah dan Pengertian
Acara Praperadilan
Kasus-Kasus Praperadilan dalam Praktik
BAB 12. GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
Ganti Kerugian
Rehabilitasi
Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain)
Ganti Kerugian Kepada Terpidana Setelah PeninjauanKemball
BAB 13. PERADILAN KONEKSITAS
Pengertian
Penyidikan Perkara. Koneksitas
Penahanan dalam Perkara Koneksitas
Penuntutan Perkara Koneksitas
Praperadilan Perkara Koneksitas
Peradilan Perkara Koneksitas
BAB 14. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan
Pemeriksaan Perkara Biasa
Pemeriksaan Singkat
Pemeriksan Cepat
BAB 15. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN
Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)
Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis(Laconviction Raisonnee)
Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk)
BAB 16. ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN
Keterangan Saksi
Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundige, Expert Testimony)
Alat Bukti Surat
Alat Bukti Petunjuk
Alat Bukti Keterangan Terdakwa
BAB 17. PUTUSAN HAKIM
Acara Pengambilan Keputusan
Isi Keputusan Hakim
Formalitas yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim
BAB 18. UPAYA HUKUM
Upaya Hukum Biasa
Upaya Hukum Luar Biasa
BAB 19. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa
Biaya Perkara
Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim
DAFTAR PUSRAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar