HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Judul Buku	:	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengarang	:	Yuslim
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	265
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 X 21
Berat	:	300
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       66,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp       56,100
Stock	:	1

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang: Yuslim

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB I KONSEPSI NEGARA HUKUM   

Pemikiran tentang Negara Hukum

Negara Hukum Indonesia

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

BAB 2 EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA            

Arti Penting Dibentuknya PTUN

Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pembinaan Peradilan

Bab 3 ASAS-ASAS HUKUM ACARA DAN KARAKTERISTIK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  

Asas Hukum Acara pads Umumnya

Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik Menurut Konsepsi

Mahkamah Agung RI

Asas-Asas Beracara di PTUN

Karakteristik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Bab 4 KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA     

Kompetensi Pengadilan

Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

BAB 5 ALUR PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA    

Melalui Upaya Administratif

Melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

BAB 6 PERIHAL GUGATAN      

Pengertian Gugatan

Bentuk Gugatan dan Tuntutan di PTUN

Alasan Mengajukan Gugatan

Syarat-Syarat Surat Gugatan

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Alamat Mengajukan Gugatan dan Tuntutan

Tuntutan (Petitum) dalam Gugatan

BAB 7 PARA PIHAK DALAM SENGKFTA TATA USAHA NEGARA

Unsur-Unsur Pengadilan

Penggugat

Tergugat

BAB 8 PEMBERIAN KUASA HUKUM 

Kuasa Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Cara Pemberian Kuasa

Isi atau Muatan Surat Kuasa

Penerima Kuasa Hukum

Batasan Wewenang Penerima Kuasa

BAB 9 PENELITIAN ADMINISTRATIF, RAPAT PERMUSYAWARATAN, DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

Penelitian Administratif

Rapat Permusyawaratan

Pemeriksaan Persiapan

Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Penundaan Pelakasanaan Keputusan TUN

BAB 10 PEMERIKSAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Umum

Pemeriksaan Pokok Perkara

Tidak Hadirnya Penggugat atau Kuasanya

Mengubah dan Pencabutan Gugatan

Eksepsi

Intervensi

BAB 11 PEMBUKTIAN    

Pengertian Pembuktian

Fakta-Fakta dalam Proses Perkara

Teori dalam Sistem Pembuktian

Sistem atau Ajaran Beban Pembuktian dalam Acara PTUN

Alat Bukti di Hukum Acara PTUN.

BAB 12 PUTUSAN PENGADILAN        

Kesimpulan Para Pihak dan Musyawarah Majelis Hakim

Bentuk Putusan Pengadilan

Kriteria Asas Peradilan yang Baik

Pengucapan Putusan

Isi atau Muatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

BAB 13 PELAKSANAAN PUTUSAN     

Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)     

Pelaksanaan Putusan

Bentuk-Bentuk Ketidakpatuhan Tergugat terhadap Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Instrumen Pemaksa Atas Ketidakpatuhan Tergugat

BAB 14 UPAYA HUKUM 

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

DAFTAR PUSTAKA