Cari Blog Ini

Rabu, 18 November 2015

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK













Judul:AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengarang:Abdul Halim
Penerbit:Salemba Empat
Cetakan Ke:Jilid 1
Tahun Terbit:2012
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:484 hlm
Kertas Isi:HVS
Cover:Soft
Ukuran:17 x 24 cm
Berat:600 gram
Kondisi:Baru
Harga: Rp 124,900diskon 15 %
Bayar: Rp 106.165
Stock:1

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengarang: Abdul Halim
Penerbit: Salemba Empat

DAFTAR ISI
BAB 1 SEBUAH PENGANTAR MENGENAL DAN MEMAHAMI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pendahuluan
Akuantansi dan akuntansi sektor public
Penggunaan informasi akuntansi
Audit dalam organisasi sector public
Penutup
BAGIAN 1 PENGANGGARAN: TEORI DAN KONSEP
BAB 2 MEMAHAMI ORGANISASI SEKTORPUBLIK SEBAGAI ENTITAS DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pendahuluan
Organisasi sector public
Peran akuntansi dalam organisasi sector public
Entitas dalam akuntansi sector public
Kesimpulan
BAB 3 ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Keterkaitan keuangan Negara dan daerah dengan akuntansi sector public
System akuntansi keuangan sebagai bagian dari pengganggaran sector public
Kesimpulan
BAB 4 NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pendahuluan
Pengertian Negara dan pemerintah
Ruang lingkup keuangan Negara
Asas-asas uu pengelolaan keuangan Negara
Kekuasaan atas keuangan Negara
BAB 5 TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengertian anggaran setor public
Fungsi anggaran sector public
Tujuan dan karakteristik anggaran sector public
Prinsip-prinsip dalam penganggaran sector public
Pendekatan penganggaran pada sector public
Perkembangan teori pengangaran sector public
Penganggaran dan standar pelayanan minimal
Kesimpulan
BAB 6 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGGANGGARAN DI PEMERINTAH INDONESIA
Pengangaran di era prareformasi
Pengangaran di era reformasi
Pengangaran di era pas-reformasi lanjutan
Agenda di masa mendatang
Kesimpulan
BAGIAN 2 TEORI DAN KONSEP PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
BAB 7 SEKILAS MANAJEMEN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DI PEMERINTAH
Pengertian manajemen stategi
Konsep manajemen strategi sector public
Implementasi strategi pada sector public
Tantangan di masa mendatang
Kesimpulan
BAB 8 PUSAT PERTANGUNGJAWABAN DI PEMERINTAH: TEORI DAN APLIKASI
System pengendalian manajemen sector public
Struktur pengendalian manajemen
Konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sector public
Pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja
Implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah
Kesimpulan
BAB 9 PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAH: TEORI DAN APLIKASI
Pengukuran kinerja dan funngsi pengendalian manajemen organisasi sektr public
Kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain system pengendalian manajemen
Konsep value for money pada penguluran kinerja
Konsep dasar
Konsep best value
Implementasi pengukurankinerja di pemerintahan
Kesimpulan
BAB10 PENETAPAN HARGA BARANG DAN JASA PUBLIK DI INDONESIA
Manajemen pelayanan public dan manajemen pelayanan swasta
Penentuan harga pelayanan public
Playanan public yang dapat dijual
Dasar pembebanan tarif pelayanan sector swasta
Dasar pembebanan tarif pelayanan public
Kesimpulan
BAB 11 SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT: SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS
Kajian teoretis dalam system reward dan punishment
Konsep dan aplikasi sisetm reward dan punishment di sector public
Kesimpulan dan sara
BAGIAN 3 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK: KONSEP PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
BAB 12 PUBLIC SECTOR ACCOUNTUNG DAN BUDGETARY ACCOUNTING: MEMAHAMI POSISI ANGGARAN DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Situasi internasional atas penggunaan basis akrual
Jenis-jenis anggaran sector public
Penerapan akuntansi sector public di Indonesia
Anggaran sector public
Konsep anggaran sector public
Akuntansi anggaran sebagai bagian dari akuntansi sector publik
Kesimpulan
BAB 13 KERANGKA KONSEPTUAL UTUK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kerangka konseptual sebagai acuan pengembanngan akuntasi sector public
Kesimpulan
BAB 14 MEMAHAMI BASIS KAS VERSUS BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI ANGGARAN
Perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia
Basis kas versus basis akrual
Perkembangan akuntansi berbasis akrual di berbagai Negara
Pro kontra mengadopsi akuntansi akrual dalam sector public
Akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia
Kendala-kendala yang dihadapi
Kesimpulan
BAB 15 STANDAR AKUNTANSI DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ATAU PEMERINTAHAN
Standar akuntansi sector public atau pemerintah di Indonesia
Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
Pernyataan standar akuntansikeuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba
Peningkatan standar akuntansi internasional
BAB 16 PERTANYAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH VERSUS PERTANYAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
Perbedaan PSAP dan PSAK
Daftar pustaka
BAGIAN 4 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
BAB 17 MEMAHAMI ARTI PENTING PSAP NOMOR 1 PADA PP NOMOR 24 TAHUN 2005 DAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010
Poko-pokok bahasan, perbandingan, dan tnjauan kritis
Arti penting PSAP nomor 01
Penutup
BAB 18 TINJAUAN ATAS PSAP ANG TERKAIT DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KAUANGAN
Tinjauan atas PSAP nomor 02: laporan realisasi anggaran berbasis kas
Tinjauan atas PSAP nomor 3: laporan arus KAS
Tinjauan atas PSAP nomor 04: calk
Kesimpulan
BAB 19 TINJAUAN ATAS PSAP YANG TERKAIT DENGAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN INVESTASI
Akuntansi asset tetap
Tinjauan akuntansi asset tetap
Akuntasu investasi
Tinjauan akuntansi investasi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar